Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mereformasi sistem politik Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi.
“Kami mendukung gagasan Presiden Prabowo. Sudah saatnya kita memperbaiki sistem politik yang berbiaya besar,” ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa usulan Presiden Prabowo sejalan dengan sikap Fraksi PKB yang selama ini telah mendorong reformasi sistem politik. “Kami sudah berulang kali menyampaikan pentingnya memperbaiki sistem politik,” tambah mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Salah satu usulan PKB adalah agar pemilihan gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, bukan langsung oleh rakyat. Menurut Gus Jazil, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan gubernur lebih berperan dalam koordinasi.
“Gubernur dapat dipilih DPRD. Selain mengurangi biaya tinggi, otonomi daerah sebenarnya ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
PKB juga mengusulkan pemisahan jadwal pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), karena selama ini perhatian publik lebih terfokus pada pilpres, sehingga pileg kurang mendapat sorotan. “Pilpres dan pileg perlu dipisahkan. Jadi, pileg diadakan lebih dulu, baru pilpres,” terangnya.
Ia menambahkan, reformasi sistem politik bisa diwujudkan melalui revisi paket Undang-Undang Politik, yang mencakup Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik, dan lainnya. “Kami menyambut baik langkah menuju perbaikan sistem politik,” kata Jazil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan tentang perlunya reformasi sistem politik Indonesia yang dinilai boros dan tidak efisien dibandingkan negara-negara tetangga.
“Demokrasi yang kita jalankan perlu diperbaiki di beberapa aspek. Menurut saya, sistem kita harus diperbaiki,” kata Prabowo dalam perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam.
Presiden Prabowo juga mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD untuk menghemat biaya. “Negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali pilih anggota DPRD, mereka yang memilih kepala daerah. Tidak perlu banyak biaya seperti di sini,” tuturnya.
Sangat Setuju.