Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, gagasan tersebut layak untuk dibahas lebih lanjut guna memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
“Pak Prabowo mengatakan bahwa yang menang pilkada sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Jika demokrasi seperti ini terus berjalan, biayanya akan sangat besar,” ujar Cak Imin saat ditemui seusai acara Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di Kompleks MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam, 13 Desember 2024.
Mantan Wakil Ketua DPR itu menyatakan bahwa semangat demokrasi Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, ia menilai evaluasi terhadap mekanisme pemilihan langsung di tingkat pilkada perlu dipertimbangkan.
“Saya mendukung ide evaluasi pemilihan langsung di pilkada. PKB juga mendukung. Namun, mekanismenya perlu kita bahas bersama,” katanya.
Cak Imin juga merespons kekhawatiran bahwa usulan ini dapat mengurangi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Ia menekankan pentingnya diskusi terbuka untuk mencari solusi terbaik.
“Mari kita bahas bersama, karena demokrasi yang mahal hanya menguntungkan pemilik uang, sementara rakyat justru dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa yang harus dilakukan adalah mengevaluasi sistem, bukan mengganti prinsip demokrasi. Menurutnya, ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanyalah langkah awal yang perlu terus dibicarakan.
“Kita perlu memperbaiki sistem tanpa mengurangi hak-hak demokrasi. Gagasan pemilihan oleh DPRD adalah ide awal yang patut untuk didiskusikan lebih lanjut,” ujar Cak Imin.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, juga menyatakan dukungan partainya terhadap usulan Prabowo. Menurutnya, sudah saatnya sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi direformasi.
Jazilul menegaskan, gagasan Prabowo selaras dengan sikap PKB yang selama ini mendorong perbaikan sistem politik. “Kami sudah berulang kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik,” katanya dalam pernyataan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa PKB mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, mengingat otonomi daerah berada di tingkat kabupaten dan kota. “Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur dapat dipilih DPRD. Selain lebih hemat biaya, otonomi daerah sejatinya berada di kabupaten/kota,” paparnya.
Menurut Jazilul, reformasi sistem politik dapat dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang mencakup UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan lainnya. “Kami sangat mendukung langkah-langkah untuk memperbaiki sistem politik ke depan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD untuk menekan biaya politik. “Di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD setelah memilih anggotanya. Ini lebih efisien,” ujar Prabowo saat memberikan pidato di Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo menegaskan, efisiensi ini akan mengurangi anggaran besar yang digunakan untuk pilkada dan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. “Dana yang dihemat bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan irigasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya biaya politik selama pilkada menjadi beban bagi peserta. Karena itu, evaluasi sistem secara menyeluruh perlu dilakukan.
Terus berbenah dan jadikan solusi negeri untuk perubahan yg mrnaejahterakan dan egisiensi dalam bertata negara, #PKB SOLUSI BANGSA