Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa PKB, Rustini Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya peran kader Perempuan Bangsa dalam mendukung kesuksesan PKB pada Pemilu 2024. Kerja keras mereka diyakini berkontribusi besar dalam meraih sekitar 16 juta suara untuk partai tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rustini, yang merupakan istri Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam acara Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) di kantor DPP PKB pada Jumat (29/11/2024). Acara tersebut dihadiri oleh pengurus DPP Perempuan Bangsa serta perwakilan DPW PKB dari seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, saya mengapresiasi kerja keras seluruh kader Perempuan Bangsa di Indonesia. PKB berhasil memperoleh suara tertinggi sejak partai ini berdiri, dan ini tidak terlepas dari kontribusi besar perempuan-perempuan PKB di seluruh Indonesia,” kata Rustini dalam sambutannya.
Rustini juga mengingatkan agar DPP PKB tidak melupakan peran strategis Perempuan Bangsa. Ia berharap aspirasi perempuan dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh pengurus partai. “Jika ada pengurus atau kader Perempuan Bangsa yang ingin berbicara atau mengeluh, tolong dengarkan. Bayangkan jika semua perempuan di PKB mogok, bagaimana nasib PKB?” ujarnya.
Rustini juga mendorong Perempuan Bangsa untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama untuk perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan. “Saya berharap Muspimnas ini bisa menghasilkan rekomendasi dan kegiatan yang memberikan manfaat lebih luas, terutama untuk masyarakat yang lemah dan terpinggirkan,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, mengakui bahwa peran perempuan sangat besar dalam pencapaian suara signifikan PKB pada Pemilu 2024. “Siapa bilang perempuan tidak berdaya? Tanpa Perempuan Bangsa, PKB tidak akan sebesar ini,” kata Hasan sambil menyampaikan pantun sebagai bentuk apresiasi.
Hasan juga menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi Perempuan Bangsa. Ia mendorong agar Ketua Umum Perempuan Bangsa yang akan datang serius dalam membentuk kepengurusan di semua tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta mengoptimalkan proses kaderisasi. “Siapapun yang menjadi Ketua Umum Perempuan Bangsa harus memastikan kepengurusan dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
