Pemerintah melakukan pengetatan anggaran pada Kementerian dan Lembaga (K/L) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD 2025. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya yang sebelumnya sebesar Rp130 miliar akan dikurangi sekitar Rp65 miliar.
Meski terjadi pemangkasan anggaran, Cak Imin tetap menyambut baik kebijakan tersebut. Ia menilai efisiensi pengeluaran merupakan sesuatu yang telah lama diharapkan. “Saya pribadi sangat senang dengan berbagai langkah efisiensi ini. Ini memang cita-cita lama. Negara ini harus lebih efisien,” ujarnya saat menghadiri Pameran Kerajinan Tangan Terbesar se-Asia Tenggara, The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT), di Jakarta Convention Center (JCC) pada Jumat, 7 Februari 2025.
Cak Imin menegaskan bahwa kementeriannya akan tetap bekerja keras meskipun anggaran dipangkas. Menurutnya, kondisi ini menuntut adanya inovasi agar kinerja kementerian tidak terhambat.
“Dari Rp130 miliar, anggaran kami dipotong Rp65 miliar. Tapi kami tetap optimis. Dengan pemangkasan ini, kami akan lebih giat bekerja dan tidak hanya bergantung pada anggaran, melainkan juga berinovasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan di kementeriannya adalah pengurangan perjalanan dinas. Sementara itu, gaji pegawai tidak akan terdampak oleh kebijakan ini. “Di kementerian kami, tidak ada dampak terhadap gaji pegawai karena sebagian besar anggaran memang dialokasikan untuk gaji. Namun, mungkin perjalanan dinas akan dikurangi, termasuk jumlah peserta yang ikut dalam perjalanan tersebut,” pungkasnya.
