Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramli, mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer TNI untuk menjalani pelatihan kedisiplinan.
Menurutnya, pendekatan tersebut justru bertentangan dengan esensi pendidikan bagi anak-anak muda. “Pendidikan seharusnya tidak mengadopsi metode militeristik,” ujar Amure, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa sistem pendidikan pesantren jauh lebih sesuai untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan akhlak mulia pada generasi muda.
“Saya rasa pendidikan pesantren lebih relevan untuk anak-anak yang dianggap nakal. Sejak dulu pesantren sudah efektif dalam membina karakter dan moral,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa membangun karakter siswa memerlukan proses jangka panjang dan tidak cukup dengan pelatihan singkat di barak militer.
“Pembentukan pola pikir dan kedisiplinan siswa butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, seperti di pesantren, bukan hanya pelatihan tiga minggu,” katanya.
Kendati demikian, karena kebijakan sudah mulai diterapkan, Amure mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Pendidikan untuk mengawasi pelaksanaannya secara ketat.
