Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) resmi meluncurkan program 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pesantren pada Senin, 26 Mei 2025. Acara peresmian digelar di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.
Menteri Koordinator PM, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa setiap dapur MBG diproyeksikan mampu melayani hingga 3.000 santri. Dengan demikian, total 1.000 dapur ini dapat menjangkau sekitar tiga juta santri di seluruh Indonesia. Ia menyebut inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam membangun ekosistem pemberdayaan berbasis pesantren.
“Dapur MBG ini bukan sekadar tempat memasak, tapi juga bagian dari upaya menciptakan masa depan yang sehat dan produktif bagi para santri. Pesantren menjadi pusat kemandirian dan penggerak ekonomi umat,” ujar Cak Imin.
Seluruh dapur MBG tersebut dibangun sesuai standar dari Badan Gizi Nasional (BGN), baik dari aspek infrastruktur maupun kualitas makanan yang disajikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan para santri menerima asupan gizi yang memadai setiap hari.
Peluncuran ini dihadiri oleh lebih dari 2.500 peserta yang terdiri dari pimpinan pondok, santri, perwakilan pemerintah daerah, serta sejumlah kementerian/lembaga terkait. Jawa Timur dipilih sebagai wilayah pertama mengingat provinsi ini memiliki jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.
Cak Imin juga menekankan bahwa selama ini pesantren telah aktif dalam pemberdayaan masyarakat secara mandiri, terutama melalui sektor pendidikan. Dengan kehadiran dapur MBG, negara kini hadir untuk memperkuat peran tersebut secara sistematis dan terstruktur.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Presiden Prabowo, yang menargetkan manfaat kepada lebih dari 82 juta masyarakat Indonesia, termasuk para santri. Dapur MBG berbasis pesantren memainkan peran strategis dalam penyediaan pangan bergizi serta keterlibatan komunitas lokal dalam rantai distribusi makanan sehat.
Lewat sinergi antara Kemenkeu (melalui Pusat Investasi Pemerintah) dan BGN, program ini juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional.
“Peran pesantren kini semakin luas. Selain sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren juga menjadi lokomotif perubahan sosial dan ekonomi umat,” tutup Cak Imin.
