Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Asep Romy Romaya, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam menyelesaikan pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama ini, ketidakakuratan dan ketidaksesuaian data menjadi faktor utama yang menyebabkan kurang efektifnya program bantuan sosial dan pemberdayaan di Indonesia.
“Kinerja Gus Imin dalam menyelesaikan DTSEN mencerminkan komitmennya dalam memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial. Dengan DTSEN, proses penyaluran dapat menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran,” ujar Asep Romy Romaya, Kamis (6/2/2025).
DTSEN bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. Integrasi ini memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar kebijakan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan lebih akurat dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “DTSEN hadir untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam kebijakan bersifat mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses,” tambahnya.
Asep menyoroti bahwa selama ini, distribusi bantuan sosial, bantuan bencana, maupun bantuan lainnya sering kali menghadapi kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian dengan kebutuhan, distribusi yang tidak merata, hingga penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Ia juga menyoroti adanya potensi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. “Sering kali, bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat justru jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak atau memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa ketidakakuratan data sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertugas menyalurkan bantuan untuk kepentingan pribadi. “Data yang tidak akurat bisa dimanipulasi untuk membatasi jumlah bantuan yang disalurkan demi keuntungan tertentu,” ujarnya.
Asep optimistis bahwa DTSEN dapat menjadi solusi dengan menghadirkan data yang lebih terstruktur dan akurat, sehingga proses pemantauan serta evaluasi penerima bantuan sosial bisa lebih mudah dilakukan. Namun, ia juga menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi DTSEN, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kualitas data. Menurutnya, beberapa daerah terpencil masih mengalami kendala akses internet atau perangkat yang kurang memadai untuk penerapan DTSEN secara optimal. “Meskipun DTSEN mengandalkan data terintegrasi, pembaruan berkala tetap diperlukan agar tetap efektif,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi DTSEN secara luas kepada pihak-pihak yang terlibat agar program ini dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, ia menekankan bahwa keamanan data DTSEN harus menjadi perhatian utama, dengan pengelolaan serta perlindungan data yang baik guna menjaga privasi masyarakat.
